Sukses adalah perjalanan

Lembaga Penjamin Simpanan

Posted on: April 19, 2012


PENDAHULUAN

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS.

 

LANDASAN TEORI

Dalam hal ini LPS memiliki beberapa fungsi, tugas, dan kewenangan.

 

PEMBAHASAN

Latar Belakang

Krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia pada tahun 1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang “Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum” dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang “Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat”.

Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Oleh karena itu maka UU LPS ditetapkan pada 22 September 2004.

Fungsi LPS

LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.

Sejak tanggal 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp 100 juta per nasabah per bank, yang mencakup pokok dan bunga/bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah bank memiliki simpanan lebih dari Rp 100 juta maka sisa simpanannya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut.

Tujuan kebijakan publik penjaminan LPS tersebut adalah untuk melindungi simpanan nasabah kecil karena berdasarkan data distribusi simpanan per 31 Desember 2006, rekening bersaldo sama atau kurang dari Rp 100 juta mencakup lebih dari 98% rekening simpanan.

Sejak terjadi krisis global pada tahun 2008, Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Perpu ini dapat disesuaikan kembali, apabila krisis global meluas atau mereda.

Tugas LPS

  1. Merumuskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan asuransi deposito.
  2. Untuk melaksanakan program asuransi deposito.
  3. Merumuskan dan mengeluarkan kebijakan agar berpartisipasi aktif dalam menjamin stabilitas sistem keuangan.
  4. Untuk merumuskan, menentukan, dan melaksanakan kebijakan resolusi untuk Kegagalan Bank yang tidak mengaku sebagai ancaman sistemik.
  5. Untuk melakukan penanganan Bank Gagal yang mengaku sebagai ancaman sistemik.

Kewenangan LPS

  1. Untuk menentukan dan mengumpulkan premi asuransi.
  2. Untuk menentukan dan mengumpulkan kontribusi awal dari bank setelah menjadi anggota LPS.
  3. Untuk mengelola aset dan kewajiban LPS.
  4. Untuk mendapatkan data simpanan nasabah, laporan tingkat kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan pemeriksaan bank asalkan tidak melanggar kerahasiaan bank.
  5. Untuk melakukan rekonsiliasi data, verifikasi, dan / atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud dalam butir 4.
  6. Untuk menentukan persyaratan dan ketentuan, prosedur, dan persyaratan pembayaran klaim.
  7. Mengangkat, mendelegasikan, dan / atau menetapkan pihak lain untuk bertindak demi kepentingan dan / atau atas nama LPS, untuk melakukan tugas-tugas tertentu.

 

KESIMPULAN

Ketika suatu bank mengalami kegagalan, LPS mengambil alih. Mereka mungkin menjual bank ini ke bank lain (kuat) atau mereka dapat mengoperasikan bank untuk beberapa waktu sampai bank tersebut terjual.

 

 

source : here, here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Calender

April 2012
M T W T F S S
« Jan   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Blog Stats

  • 37,865 Pengunjung
%d bloggers like this: